Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia

1.      Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian  yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara  individu  maupun  melalui  diskusi  kelompok. Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar  perekonomian  Indonesia  yang sesuai  dengan  cita-cita tolong menolong  adalah  koperasi  (Moh.  Hatta  dalam  Sri-Edi  Swasono,  1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.

Demikian  juga dengan  tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo,  dalam   pidatonya  di  negara   Amerika ·tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan  adalah ekonomi semacam  campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah  suatu bentuk ekonomi baru yang dinarnakan sebagai Sitem Ekonomi Pancasila yang didalamnya  mengandung unsur penting  yang disebut  Demokrasi Ekonorni.

Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah  terjadi di Indonesia,  maka  menurut  UUD'45, sistem  perekonomian tercermin dalam pasal-pasal  23, 27, 33, dan 34. Demokrasi  Ekonomi  dipilih, karena  memiliki  ciri-ciri positif  yang diantaranya adalah ( Suroso,  1993 ) :

·         Perekonomian disusun  sebagai   usaha   bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.

·         Cabang-cabang  produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai  oleh negara.

·         Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikua  ai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

·         Sumber-sumber kekayaan   dan  keuangan   negara  digunakan  dengan permufakatan lembaga -lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap  kebijaksanaannya  ada pada lembaga-lembaga  perwakilan  pula.

·         Warga   negara   memiliki   kebebasan   dalam   memilih   pekerjaan  yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak

·         Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan  kepentingan  masyarakat

·         Potensi,  inisiatif  dan  daya  kreasi  setiap  warga· negara  dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan  umull)

·         Fakir miskin dan anak-anak  yang terlantar dipelihara  oleh  negara

Dengan demikian  di dalam  perekonomian  Indonesia tidak  mengijinkan adanya:

Free fiht liberalism, yakni adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan  akibat  semakin  bertambah  luasnya  jurang  pemisah  si kaya  dan si miskin.

Etatisme, yakni keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan   motivasi  dan  kreasi  dari  masyarakat   untuk  berkembang dan bersaing secara sehat.

Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti  'keinginan sang monopoli'.

Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian Indonesia menganut sistem  ekonomi Pancasila, Ekonomi  Demokrasi, dan  mungkin  campuran, namun bukan berarti sistern perekonomian liberalis dan etatise tidak pemah terjadi  di  Indonesia.   Awal  tahun 1950-an   sampai  dengan  tahun  1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia.  Demikian  juga  dengan  sistem  etatisme,  pernah  juga  mewarnai  corak perekonomian  di tahun 1960-an sampai dengan  masa orde baru. Keadaan  ekonomi  Indonesia  antara  tahun  1950  sampai  dengan  tahun 1965-an sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi pemerintah. Diantara progran-program  tersebut adalah :

·           Program  Banteng  tahun .  1950,  yang  bertujuan   membantu  pengusaha pribumi

·           Program I Sumitro Plan tahun 1951

·           Rencana Lima Tahun Pertama,  tahun 1955 -1960

·           Rencana Delapan Tahun

Namun demikian kesemua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah :

·       Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan.: keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik, dan  bukannya  masalah ekonomi.  Hal  ini dapat  dimengerti  mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik tampak lebih dominan, seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerah-daerah, dan masalah politik sejenisnya.

·       Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan  untuk kepentingan  kegiatan  ekonomi,  justru  dialokasikan untuk kepentingan  politik dan perang.

·           Faktor  berikutnya  adalah, terlalu  pendeknya  masa kerja setiap  kabinet yang dibentuk ( sistem parlementer  saat itu ). Tercatat tidak kurang dari 13 kali kabinet berganti saat itu. Akibatnya program-program dan rencana ekonomi yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas, kalau tidak ingin disebut  tidak sempat berjalan.

·           Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari  berbagai . pihak. Disamping  kutusan  individul pribadi, dan partai lebih dominan dari pada kepentingan  pemerintah  dan negara.

·           Adanya   kecenderungan  terpengaruh  untuk   menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indoneisa  ( liberalis, 1950 -1957 ) dan etatisme  ( 1958 -1965  )

Akibat  yang ditimbulkan  dari  sistem  etatisme  yang  pernah  'terjadi' di Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat  pada bukti-bukti  berikut  :

·           Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak  menurunnya nilai eksport  kita.

·           Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek 'Mercu Suar'

·           Defisit  anggaran  negara  yang  makin besar,  dan  justru  ditutup  dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah kembali.

·           Keadaan tersebut masih diperparanh dengan laju pertumbuhan penduduk ( 2,8 % ) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni sebesar  2,2 %.

2.        Perkembangan Sistem Ekonomi Setelah Orde Baru

Iklim  kebangsaan  setelah  Orde  Baru  menunjukkan  suatu  kondisi  yang sangat  mendukung untuk mulai dilaksanakannya sitem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai denga 1965, semua tokoh negara yang duduk  dalam  pemerintahan   sebagai  wakil rakyat sepakat  untuk  kembali menempatkan sistem ekonomi  kita pada nilai-nilai  yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian sitem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.

Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi perbaikan, hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan  untuk :

·           Membersihkan  segala aspek kehidupan  dari sisa-sisa faham dan  sistem perekonomian. yang lama (liberal kapitalis dan etatisme komunis).

·           Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan  dan peningkatan kegiatan ekonomi  secara umum.

Tercatat  bahwa :

·           Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar  650 %

·           Tingkat infalsi tahun 1967 sebesar  120 %

·           Tingkat infalsi  tahun 1968 sebesar  85 %

·           Tingkat infalsi tahun 1969 sebesar 9,9  %

Dari data di  atas,  menjadi  jelas,  mengapa  rencana  pembangunan  lima tahun pertama ( REPELITA  I ) baru dimulai  pada tahun 1969

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

3.      Perkembangan Sistem Ekonomi Setelah Reformasi

Masa Kepemimpinan B. J. Habibie

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

a)    Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b)   Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.